oleh

Uraian Lengkap Seputar Arti, Dalil, Hukum dan Syarat Ijtihad

-Hukum Islam-227 views

Kata ijtihad (Arab : ijtihâd) berasal dari akar kata “al-jahd wa al-juhd”, yang oleh Ibn Manzûr diartikan sebagai al-wus’u, al-tâqah, al-masyaqqah (daya, kemampuan, kekuatan dan kesulitan).

Secara etimologi, ijtihad berarti:

بذل الوسع والجهـود أو الطاقة وتحمل المشقة

(“mencurahkan kemampuan dan kekuatan”, atau mencurahkan daya kekuatan dan menanggung kesulitan”). Ibn Manzûr Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram al-Ansârî, Lisân al-Arab, (Kairo: Dâr al-Misriyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.th), jilid IV, h. 107-109.

Menurut Al-Ghazali, ijtihad secara bahasa artinya “mencurahkan segala kekuatan dan kemampuan dalam mengerjakan sesuatu yang sulit dan mengandung beban, seperti kalimat:

اجتهد في حمل حجر الرحاء

(Ia mencurahkan segala kekuatan dan tenaga untuk membawa batu penggilingan)

Dan tidak boleh dikatakan:

اجتهد في حمل خردلة

(ia mencurahkan segala kekuatan dan tenaga untuk membawa sebiji sawi).

Hal ini dapat dipahami karena membawa sebiji sawi merupakan pekerjaan yang mudah (ringan) tanpa harus mencurahkan banyak tenaga, siapa pun dapat melakukannya. Lihat karya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustasfâ min ‘Ilm al-Usûl, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), cet. ke-2, juz 2, h. 350.

Pengubahan kata dari ja ha da (جهد) atau ja hi da (جهد) menjadi ij ta ha da (اجتهد) dengan cara menambahkan dua huruf, yaitu “alif” di awalnya dan “ta” antara huruf “jim” dan “ha”, mengandung enam maksud, satu di antara maksudnya yang tepat adalah untuk “mubâlagah” (مبالغة) yaitu dalam pengertian “sangat”.

Bila kata ja ha da dihubugkan dengan dua bentuk masdarnya tersebut, pengertiannya berarti “kesanggupan yang sangat” atau “kesungguhan yang sangat”.

Bila arti kata (etimologi) ini dihubungkan dengan arti istilah (definisi) tentang ijtihad, akan terlihat keserasian artinya, karena pada kata ijtihad itu memang terkandung arti kesanggupan atau kemampuan yang maksimal dan harus dilakukan dengan kesungguhan serta sepenuh hati.

Atau, ijtihada (yang ditambah huruf “alif” dan “ta”) itu berfungsi untuk menunjukan perubahan yang sungguh-sungguh.

Dari pengertian kebahasaan terlihat ada dua unsur pokok dalam ijtihad:

  • daya atau kemampuan,
  • obyek yang sulit dan berat.

Daya atau kemampuan di sini dapat diaplikasikan secara umum, yang meliputi daya fisik-material, mental-spiritual, dan intelektual. Ijtihad sebagai terminologi keilmuan dalam Islam juga tidak terlepas dari dua unsur tersebut.

Akan tetapi, karena kegiatan keilmuan lebih banyak bertumpu pada kegiatan intelektual, maka pengertian ijtihad lebih banyak mengacu kepada pengarahan kemampuan intelektual dalam memecahkan berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi, baik yang dihadapi oleh individu maupun umat secara menyeluruh.

Bertolak dari pandangan demikian, ijtihad secara umum memiliki makna yang begitu luas, mencakup segenap pencurahan daya intelektual dan bahkan spiritual dalam menghadapi suatu kegiatan atau permasalahan yang sukar.

Oleh karena itu, upaya pengerahan kemampuan dalam berbagai lapangan ilmu, seperti kalam, falsafah, tasawuf, fiqih, dan sebagainya, merupakan suatu bentuk ijtihad, dan pelakunya disebut mujtahid.

Al-Syaukânî, ketika membicarakan ijtihad dalam pengertian umum ini, mengakui eksistensi ijtihad yang dilakukan oleh para ahli ilmu kalam, dan menempatkan ijtihad tersebut sebagai ijtihâd fî tahsîl al-hukm al-‘ilm (dalam mencapai ketentuan ilmu pengetahuan).

Walaupun Al-Syaukânî melihat bahwa istilah ijtihad dapat berlaku di luar konteks hukum Islam, seperti dalam politik, falsafah, ilmu kalam, tasawuf dan sebagainya, itu hanyalah dalam pengertian umum dan luas.

Tetapi, di samping itu terdapat istilah ijtihad dalam pengertian khusus dan spesifik, yakni ijtihad dalam hukum Islam.

Menurut al-Syaukânî, bila disebut kata “ijtihad” dalam konteks hukum Islam, maka pengertiannya tidak lagi mengacu kepada pengertian umum kata ijtihad.

Ijtihad dalam terminologi usul fikih secara khusus dan spesifik mengacu kepada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan hukum syara’. Dalam hal ini, para ulama bervariasi memberikan definisinya.

Al-Syaukânî mendefinisikan:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

Mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syara’ yang bersifat amali dengan cara istinbât (mengeluarkan hukum dari sumbernya melalui pemikiran dan penyelidikan)”. Lihat Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq ‘Ilm al-Usûl, (Makkah al-Mukarramah: al- Maktabah al-Tijâriyah, 1983), cet. ke-1, h. 418

Al-Amidi lebih mempertajam definisi ijtihad dengan ungkapan:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيئ من الاحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجزعن المزيد فيه

“Mencurahkan kemampuan (secara maksimal) untuk mencari hukum syara’ yang bersifat zhanni, sampa diri tidak mampu lagi untuk menambah kemampuannya”. Saif Al-Din Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad Al-Amidi, Al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm, (Kairo: Muassasah al-Halabi, wa syarakah, t.th), jilid IV, h. 141.

Definisi yang dikemukakan Al-Amidi ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan Ibn Al-Subkî, hanya di dalam definisi yang dikemukakan oleh Ibn Al-Subkî ada tambahan kata-kata “al-faqih”, sebagaimana dapat dilihat dalam difinisinya sebagai berikut:

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم

“Pencurahan kemampuan (secara maksimal) oleh seorang faqih untuk menghasilkan hukum (syara’) yang bersifat zanni”. Tâj Al-Dîn Abd Al-Wahhab ibn Al-Subki, Jam’u al-Jawâm’i, (Kairo: Isa al-Bâbi al-Halabî wa syarakah, t.th.), jilid II, h. 379.

Penambahan kata al-faqih dalam definisi ijtihad, menurut al-Syaukânî, merupakan keharusan, sebab pencurahan kemampuan bukan oleh seorang faqih tidak disebut ijtihad secara istilah.

Namun, menurut Yusuf Al-Qaradâwî, “ahli usul yang tidak menyebutkan kata al-faqih dalam definisinya, sebenarnya kata itu telah tersirat dalam definisinya, sebab tidak mungkin seorang yang mampu mengambil hukum dengan cara istinbât kecuali ia adalah seorang faqîh”

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad Adalah sebagai berikut:

الاجتهاد في اصتلاح الاصوليين هو بذل الجهد للوصول الى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الادلة الشرعية

Ijithad dalam istilah ulama ushul fiqh ialah mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ dari dalil-dalilnya yang terperinci. Abd Al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usûl., h. 216

Dari kutipan-kutipan di atas, ternyata bahwa ijtihad itu mempunyai dua pengertian: pengertian umum (luas), dan pengertian khusus (spesifik).

Ijtihad dalam pengertian umum (luas) ialah upaya pengerahan segala daya dan kemampuan yang dilakukan oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu kalam, falsafah, tasawuf, fikih, politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahasa.

Sedang ijtihad dalam pengertian khusus (spesifik), yakni menurut istilah ulama ushul fikih ialah mencurahkan segenap kemampuan daya pikir untuk memperoleh hukum syara’ yang bersifat zanni dengan cara istinbat, yakni mengeluarkan hukum dari sumbersumbernya melalui pemikiran dan penyelidikan yang mendalam.

Dalil Ijtihad

Dalil yang menetapkan disyariatkannya ijtihad adalah Al-Qur’an, hadis, ijma’ dan akal.

1.Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan ijtihad, yakni mengetahui kebenaran, menggunakan akal pikiran dan mengambil i’tibâr (pelajaran), antara lain sebagai berikut:

“dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)….”(Q.S. Al-Nisâ`: 83).

“Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Q.S. Al-Ra’ad: 3, Al-Rûm: 12, Al-Zumar: 42)

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan” (Q.S. Al-Hasyr: 3)

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan kepada manusia agar mencari kebenaran, menggunakan akal pikiran dan mengambil i’tibâr (pelajaran) sebagai sarana untuk melakukan ijtihad.

2. Hadits

عن معاذ بن جبلٍ, أن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم لّما اراد أن يبعثَ معاذًا الَى اليمنِ قال: كيفَ تَفْضِى اِذا عرض لك قَضاء ؟ قال: أقْضِى بكتابِ االلهِ, قال: فاِن لم تَجِد فى كتابِ االلهِ ؟ قال: فَبِسنَّةِ رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم, قال فاِن لم تَجِد فى سنةِ رسولِ االله صلى االله عليه وسلم ولا فى كتابِ االلهِ ؟ قال: اَجتَهِد راَيى ولا اَلُوا, فضرب رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم صدره وقال: الحمد اللهِ الذى وفَقَ رسولَ رسولِ االلهِ لِما يرضى رسولُ االلهِ (رواه ابو داود(

“Dari Mu’az bin Jabal berkata: Bahwa tatkala Rasulullah saw hendak mengutus Muaz ke Yaman beliau bertanya: Bagaimana upaya kamu dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadamu? Mu’az menjawab: Akan aku putuskan berdasrkan Kitabullah (al-Qur’an). Nabi bertanya lagi: Bagaimana jika kamu tidak menemukan dalil-dalilnya dalam al-Qur’an? Mu’az menjawab: Akan aku selesaikan berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam sunnah Rasulullah saw, Kemudian Rasulullah bertanya lagi: Bagaimana seandainya jika kamu tidak menemukan dalil-dalilnya dalam sunnah Rasulullah saw dalam al-Qur’an? Mu’az menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan rasioku dan aku tidak mengabaikannya. Kemudian Rasulullah saw menepuk dada Mu’az sambil bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rsulullah terhadap apa yang telah direstui oleh Rasulullah (H. R. Abu Dawud).

3. Ijmâ’

Para sahabat telah sepakat bahwa apabila terjadi peristiwa yang berkaitan dengan maslah-masalah agama berupa halal dan haram, dan dalil-dalil yang menetapkannya tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan sunnah, maka mereka melakukan ijtihad.

Demikian pula, umat Islam dari berbagai mażhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan benar-benar ijtihad itu telah dipraktekkan. Di antara hasil ijithad itu adalah hukum-hukum fikih yang cukup kaya yang dihasilkan oleh para mujtahid sejak dulu sampai sekarang.

4. Akal

Akal manusia pun mewajibkan untuk melakukan ijtihad, karena sebagian besar dalil-dalil hukum syara’ praktis adalah bersifat zhanni yang menerima beberapa interpretasi pendapatnya yang kuat atau yang terkuat.

Demikian pula, perkara-perkara yang tidak ada nasnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara’nya dengan menggunakan salah satu cara istidlâl.

Baca: Pembagian Hukum Islam

Oleh karena syari’at Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah, sedangkan dalil-dalil tentang hal itu tidak dijumpai dalam Al-Qur’an dan sunnah, maka tidak ada jalan selain dengan berijtihad.

Hukum Ijtihad

Apabila ijtihad itu sudah jelas dianjurkan oleh Islam, dan tidak diragukan lagi, apa hukum berijtihad itu dalam syari’at Islam?

Yang dimaksud dengan hukum berijtihad di sini ialah hukum dari orang yang melakukan ijtihad, baik ditinjau dari hukum taklîfî maupun hukum wad’î.

Karena yang berwenang melakukan ijtihad itu adalah orang yang telah mencapai tingkat faqîh, maka obyek atau orang yang dikenai hukum di sini adalah orang telah mencapai derajat faqîh.

Ali Hasaballah menjelaskan, wajibnya ijtihad berdasarkan akal sebagai berikut:

Allah telah menjadikan Islam sebagai penutup agama-agama (Islam sebagai agama pamungkas), dan telah menjadikan syari’at Islam itu sesuai dengan segala zaman dan tempat. Hanya saja, nas-nas syari’at dalam al-Qur’an dan sunnah terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa yang dialami manusia beserta kebutuhankebutuhannya terus bermunculan dan tidak terbatas. Nas-nas syari’at yang terbatas itu tidak mungkin memenuhi hukum berbagai peristiwa baru yang terus bermunculan dan tidak terbatas itu, kecuali dengan melakukan ijtihad dengan berbagai metodenya. Tanpa melakukan ijtihad, syari’at Islam akan mengalami stagnasi, dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tempat serta kebutuhannya. (Lihat Ali Hasab Allah, Usûl al-Tasyri’, h. 68-69)

Mengenai hukum berijtihad bagi seorang faqih dapat dilihat dari dua segi:

  • Pertama, dari segi hasil ijtihadnya, dan itu adalah untuk kepentingan yang mengamalkannya sendiri, seperti menemukan arah kiblat pada waktu akan melakukan shalat.
  • Kedua, dari segi bahwa mujtahid itu adalah seorang mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh umat atau pengikutnya.

Selanjutnya, hukum berijtihad seorang faqîh dapat dilihat dari segi prinsip umum dalam menetapkan hukum, tanpa memandang kepada situasi dan kondsi apa pun, atau dengan melihat kepada situasi dan kondisi tertentu

Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara’ dalam hal-hal yang syara’ sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti.

Adapun dalil tentang wajibnya berijtihad dapat dipahami dari firman Allah, antara lain surat al-Nisa’ ayat 59:

“……kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya)…”(Q.S. Al-Nisâ`: 59).

Allah menyuruh mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul. Yang diperselisihkan itu biasanya sesuatu yang tidak ditetapkan Allah secara jelas dan tegas dalam firman-nya.

Sedangkan perintah mengembalikannya kepada Allah dan Rasul berarti menghubungkan hukumnya kepada apa yang pernah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an, atau yang ditetapkan Rasul dalam sunnah.

Cara seperti ini disebut qiyas (القياس) Sedangkan qiyas itu merupakan salah satu bentuk ijtihad.

Karena itu, suruhan (perintah) Allah untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul ini berarti suruhan untuk berijtihad, dan setiap suruhan itu pada dasarnya adalah untuk wajib. – Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. ke-1, jilid 2, h. 227. Lihat pula Yusuf Al-Qaradâwî, Al-Ijtihâd, h. 101.

Berijtihad itu hukumnya haram (حرم) untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil yang sarîh dan qat’î, atau bila orang yang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqîh.

Jadi, haramnya hukum ijtihad dalam hal ini adalah pertama karena ijtihad tidak boleh dilakukan bila telah ada nas yang sarih dan qat’î yang mengaturnya, kedua karena orang yang berijtihad tidak (belum) memenuhi syarat yang dituntut untuk ijtihad. Lihat karya Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 229.

Sebagian ahli usul fikih membagi hukum ijtihad –dilihat dari segi hak ulama untuk melaksanakannya— kepada tiga macam, yaitu fardu ‘ain, fardu kifayah dan nadb (sunnah).

a. Ijtihad fardu ‘ain dalam dua keadaan:

  1. Ijtihad yang harus dilakukan oleh diri seorang mujtahid ketika muncul suatu kejadian. Dengan kata lain, ia harus berijtihad untuk dirinya tentang hal yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, munakahah dan sebagainya.
  2. Ijtihad dalam suatu perkara, di mana dia harus memutuskan hukumnya (seperti tidak ada orang selain dirinya sendiri yang bisa dipercaya kefakihan dan kemampuan agamanya; di saat demikian ini ia wajib berijtihad) bila kebutuhan mendesak cepat untuk menentukan hukum kejadian itu, ia harus cepat pula berijtihad, tetapi bila tidak terlalu mendesak, bolehlah ia menundanya.   

b. Ijtihad yang fardu kifâyah dalam dua keadaan:

  1. Bila terjadi suatu perkara pada seseorang, lalu ia minta fatwa kepada salah seorang ulama, sedangkan kewajiban untuk menjawab fatwa itu dipikulkan kepada semua umat. Kalau dia atau ulama lainnya menjawab masalah tersebut gugurlah kewajiban atas umat, tetapi bila tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan itu maka berdosalah semuanya.
  2. Suatu hukum yang harus diputuskan oleh dua orang hakim yang bersekutu. Kewajiban untuk memutuskan ini dipikulkan kepada kedua hakim tadi. Bila salah satu menetapkan keputusannya, gugurlah kewajiban hakim yang kedua.

c. Hukum ijtihad yang nadb (sunnat) terdapat dalam dua keadan:

  1. Ijtihad seorang ulama terhadap perkara yang belum muncul sehingga ia telah mengetahui hukum suatu perkara yang be lum terjadi itu.
  2. Ijtihad terhadap suatu perkara yang ditanyakan oleh seseorang kepadanya sebelum terjadinya perkara itu. Lihat Yusuf Al-Qaradâwî, Al-Ijtihâd, h. 104-105. Lihat pula al-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl, h. 422.

Syarat Ijtihad

Ijtihad bukan pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan berat yang membutuhkan kemampuan dan persyartan tersendiri.

Dengan kata lain, ijtihad adalah suatu bentuk kerja keras yang memerlukan kemampuan tinggi. Oleh sebab itu, tidak mungkin semua orang akan dapat melakukannya, walaupun mereka memiliki hak untuk itu.

Seperti dalam dunia kedokteran, semua orang berhak untuk bisa berbicara tentang kesehatan, tetapi tidak semua orang memiliki otoritas melakukan diagnosis dan membuat resep, kecuali dokter.

Jika semua orang diberi wewenang melakukan diagnosis dan membuat resep, akibatnya adalah bahaya bagi kehidupan manusia sendiri.

Demikian pula ijtihad, jika semua orang melakukan ijtihad (maksudnya: ijtihad mutlak), maka akibatnya pun akan membahayakan kehidupan umat.

Tentang syarat-syarat ijtihad, dalam kajian usul fikih, para ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad.

Menurut Al-Syaukânî, untuk dapat melakukan ijtihad diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

  1. Mengetahui nas-nas al-Kitab (Al-Qur’an) dan sunnah, dan tidak disyaratkan mengetahui seluruh Al-Qur’an dan sunnah, tetapi cukup mengetahui ayat-ayat dan hadiŝ-hadiŝ yang berkaitan dengan hukum saja.
  2. Mengetahui ijma’, sehingga mujtahid tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma’.
  3. Mengetahui bahasa Arab yang memungkinkannya menggali hukum dari al-Qur’an dan sunnah secara baik dan benar.
  4. Mengetahui ilmu usul fikih.
  5. Mengetahui nâsikh (yang menghapuskan) dan mansûkh (yang dihapuskan). Lihat karya Al-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl, h. 420-421.

Masyfuk Zuhdi mengelompokkan syarat-syarat itu kepada syarat-syarat umum, syarat-syarat pokok dan syarat-syarat pelengkap:

a. Syarat-syarat Umum:

  1. Dewasa.
  2. Sehat pikirannya.
  3. Sangat kuat daya tangkap dan daya ingatnya (I.Q.nya tinggi).
  4. Islam.

b. Syarat-Syarat Pokok:

  1. Mengetahui al-Qur’an dan ilmu-ilmu al-Qur’an, terutama ayat-ayat hukumnya, asbâb-al-nuzûl-nya, dan nâsikh-mansûkh-nya.
  2. Mengetahui hadis dan ilmu-ilmu hadis.
  3. Mengetahui bahasa Arab, terutama ilmu nahwu, saraf, balagah, fiqh al-lugah dan adab al-jahilî.
  4. Menguasai ilmu ushul fiqih.
  5. Memahami benar-benar tujuan-tujuan pokok syari’at Islam.
  6. Memahami benar-benar Qawa’id Kulliyyah/Qawa’id Fiqhiyah.

c. Syarat-Syarat Pelengkap:

  1. Mengetahui tidak ada dalil yang qat’i tentang kasus yang dihadapi
  2. Mengetahui masalah-masalah yang telah mencapai konsensus, masalah-masalah yang masih khilafiyah dan masalah-masalah yang belum ada kesepakatan hukumnya.
  3. Kesalehan dan ketakwaan. Menurutnya, kesalehan dan ketakwaan seseorang merupakan syarat mutlak bagi seorang yang akan melakukan ijtihad, agar ia tidak memberikan fatwa-fatwa sesuka hatinya untuk kepentingan pribadi, politik, golongan, penguasa, dan sebagainya. Agar fatwanya berpengaruh dan berwibawa bagi umat Islam, hendaklah fatwa-fatwanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat/negara dan terhadap Tuhan. Masyfuk Zuhdi, Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), cet. ke-1, h. 30.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed